Bupati Sidak ke RSUD dan Disnakertrans

Bengkalis (Mandau), Tribunriau - Guna memastikan pelayanan tetap berjalan dengan maksimal, Bupati Bengkalis Kasmarni dan Wakil Bupati Bagus Santoso, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Jum'at (16/04/21).

Pada sidak itu turut dihadiri oleh, Sekda Bustami HY, Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemkab Bengkalis dan Camat Mandau Riki Rihardi. Kedatangan Bupati Bengkalis dan rombongan, disambut langsung oleh Direktur RSUD Mandau Sri Sadono Mulyanto, dan langsung meninjau sejumlah pelayanan dan bertemu langsung dengan masyarakat yang sedang berobat.

Dihadapan Direktur RSUD Mandau Kasmarni mengatakan setiap hak dan kewajiban harus dipenuhi untuk seluruh petugas di Rumah Sakit.

"Kewajiban harus selalu dipenuhi seperti pembayaran insentif dan lainnya dan dapat diselesaikan dengan maksimal, dan kita juga perlu menginformasikan jika ada masalah sistem atau teknis yang terjadi, supaya seluruh petugas lebih paham dan memaklumi," ujar Kasmarni.

Bupati juga menyinggung mengenai obat harus selalu ready stock, untuk pelayanan kepada masyarakat. "Jangan sampai masyarakat yang ingin berobat sampai obat tidak tersedia," tegas Kasmarni. Selanjutnya Kasmarni mengingatkan kepada Direktur RSUD Mandau agar selalu mendengarkan suara hati seluruh petugas.

"Seluruh petugas ini berjuang nomor satu sebagai garda terdepan dalam masalah kesehatan, apa lagi masalah Covid-19 yang belum usai, dan tidak semua orang mau untuk bertugas," ucap Kasmarni.

Sidak ke Disnakertrans

Selanjutnya setelah selesai sidak RSUD Mandau, Bupati Bengkalis dan rombongan langsung menuju Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bengkalis.

Sesampainya di kantor Disnakertrans, Bupati Bengkalis langsung disambut oleh Kepala Disnakertrans Hj Kholijah dan langsung menuju ke salah satu ruangan. Hingga melihat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang terletak di meja pada ruangan, dan menanyakan terkait tenaga kerja yang diterima perusahaan.

"Tenaga kerja yang kita terima itu harus direkrut dari daerah kita, tidak boleh dari luar, ini merupakan komitmen dalam mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Bengkalis," tegas Kasmarni.

Lalu Kadisnakertrans Hj Kholijah mengungkapkan, banyak pihak perusahaan yang menerima tenaga kerja tanpa terlebih dahulu melapor ke Disnakertrans, baru diserahkan PKWT.

Mendengarkan hal itu, Kasmarni langsung meminta kepada Kadisnakertrans untuk tidak menyetujui PKWT yang diserahkan pihak perusahaan.

Bukan hanya persoalan PKWT saja, Bupati Bengkalis juga mempermasalahkan workshop dan Balai Latihan Kerja yang tidak difungsikan secara maksimal.

"Kami berharap, dalam kurun waktu yang singkat kedua fasilitas yang dimiliki Disnakertrans itu untuk segera difungsikan kembali," pungkas Kasmarni.(jlr).