Tahun 2021, DAU APBN untuk Kelurahan di Bengkalis Ditiadakan
RUPAT, Tribunriau- Untuk Tahun 2021 ini, Dana Alokasi Umum (DAU) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditiadakan bagi keluraha...
https://www.kontinunews.com/2021/05/tahun-2021-dau-apbn-untuk-kelurahan-di.html
RUPAT, Tribunriau- Untuk Tahun 2021 ini, Dana Alokasi Umum (DAU) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditiadakan bagi kelurahan di Kabupaten Bengkalis.
Demikian disampaikan Camat Rupat, Khairunazri, S.STP, MPA di ruang kerjanya ketika dikonfirmasi soal rencana pembangunan beberapa infrastruktur di Kecamatan Rupat, Selasa (18/5).
"Dana DAU APBN untuk kelurahan ditiadakan pada tahun 2021 ini, yang tersisa dana APBD untuk kelurahan, nilainya jauh di bawah APBN, dana APBD masih tetap ada, belum ada instruksi untuk memindahkan atau menghapus, masih dibolehkan lanjut," ujar Camat.
"Kalau terkait Musrenbang, ya harus ada Musrenbang, cuma Musrenbang ini tahun berapa kita sudah tidak ada rekap lagi, mungkin kegiatan tahun 2021 mungkin juga kegiatan musrenbag 2019, 2020, yang belum terlaksanakan bisa dilaksanakan," tambahnya.
Sedangkan untuk Desa, lanjut Camat, tetap aturan yang lama, penganggaran yang lama yang ada cuma dana dari Kemendes itu 8% diperbolehkan untuk covid, kalau memang ada kejadian yang mengkhawatirkan misalnya zona merah orange kuning atau untuk posko, 8% dari APBN.
"Tahun ini tidak ada penganggaran terkait jalan poros dari Rupat Selatan ke Rupat Utara, waktu menyusun APBD, instruksi Bupati jalan ini diserahkan ke provinsi, maka provinsi bisa menganggarkan untuk membangun jalan, jadi pemda tidak menganggarkan, pemda cuma menganggarkan yang di ujung Caruk, sekitar 10 milyar jalan beton, yang base sekitar 600 juta lanjutan yang kemaren," jelas Camat.
"Dari kelurahan Tanjung Kapal menuju Darul Aman kalau tidak hilang ada beton juga, volume dan nilainya belum bisa dipastikan, jadi masyarakat harap bersabar saja," tutupnya.
Demikian juga disampaikan anggota DPRD Bengkalis dari Fraksi PDI Perjuangan, Ferry Situmeang melalui sambungan selulernya menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah saat ini tidak ada.
"Dipakai pusat untuk dana kesehatan sehingga negara kita ini tidak bisa mengirim dana ke daerah-daerah, akhirnya terjadilah pemangkasan-pemangkasan beberapa dana yang harus dikirim," ujar Ferry.
"Pusat sekarang-kan fokusnya biaya besar untuk kesehatan kita semuanya, ujungnya negara kita ini harus dari pusat, daerah tinggal nerima," jelasnya menambahkan.
Pusat saat ini, lanjut Ferry, fokus untuk kesehatan seluruh rakyat Indonesia, salah satunya untuk vaksin, sehingga pusat tidak bisa mengirim dana dan di-stop-kan DAU tersebut.
"Urusan pusat kita tidak bisa mencampuri, yang jelas di daerah kita tidak menerima dana dan tidak bisa ngapa-ngapain," pungkasnya.
Sementara itu, penjelasan dari UPTD Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum Infrastruktur di Rupat, Asrol mengungkapkan dirinya belum menerima RKA, namun dijelaskannya bahwa untuk Darul Aman ada dana 1 M.
"Untuk Darul Aman ada dana 1 Milyar, untuk Tanjung Kapal belum ada, namun untuk Pangkalan Nyirih ke Rupat Utara ada kemungkinan 10 milyar untuk melanjutkan yang gantung kemaren," jelas Asrol.
Penulis: Johanes Mangunsong
Editor: Iskandar Zulkarnain
Demikian disampaikan Camat Rupat, Khairunazri, S.STP, MPA di ruang kerjanya ketika dikonfirmasi soal rencana pembangunan beberapa infrastruktur di Kecamatan Rupat, Selasa (18/5).
"Dana DAU APBN untuk kelurahan ditiadakan pada tahun 2021 ini, yang tersisa dana APBD untuk kelurahan, nilainya jauh di bawah APBN, dana APBD masih tetap ada, belum ada instruksi untuk memindahkan atau menghapus, masih dibolehkan lanjut," ujar Camat.
"Kalau terkait Musrenbang, ya harus ada Musrenbang, cuma Musrenbang ini tahun berapa kita sudah tidak ada rekap lagi, mungkin kegiatan tahun 2021 mungkin juga kegiatan musrenbag 2019, 2020, yang belum terlaksanakan bisa dilaksanakan," tambahnya.
Sedangkan untuk Desa, lanjut Camat, tetap aturan yang lama, penganggaran yang lama yang ada cuma dana dari Kemendes itu 8% diperbolehkan untuk covid, kalau memang ada kejadian yang mengkhawatirkan misalnya zona merah orange kuning atau untuk posko, 8% dari APBN.
"Tahun ini tidak ada penganggaran terkait jalan poros dari Rupat Selatan ke Rupat Utara, waktu menyusun APBD, instruksi Bupati jalan ini diserahkan ke provinsi, maka provinsi bisa menganggarkan untuk membangun jalan, jadi pemda tidak menganggarkan, pemda cuma menganggarkan yang di ujung Caruk, sekitar 10 milyar jalan beton, yang base sekitar 600 juta lanjutan yang kemaren," jelas Camat.
"Dari kelurahan Tanjung Kapal menuju Darul Aman kalau tidak hilang ada beton juga, volume dan nilainya belum bisa dipastikan, jadi masyarakat harap bersabar saja," tutupnya.
Demikian juga disampaikan anggota DPRD Bengkalis dari Fraksi PDI Perjuangan, Ferry Situmeang melalui sambungan selulernya menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah saat ini tidak ada.
"Dipakai pusat untuk dana kesehatan sehingga negara kita ini tidak bisa mengirim dana ke daerah-daerah, akhirnya terjadilah pemangkasan-pemangkasan beberapa dana yang harus dikirim," ujar Ferry.
"Pusat sekarang-kan fokusnya biaya besar untuk kesehatan kita semuanya, ujungnya negara kita ini harus dari pusat, daerah tinggal nerima," jelasnya menambahkan.
Pusat saat ini, lanjut Ferry, fokus untuk kesehatan seluruh rakyat Indonesia, salah satunya untuk vaksin, sehingga pusat tidak bisa mengirim dana dan di-stop-kan DAU tersebut.
"Urusan pusat kita tidak bisa mencampuri, yang jelas di daerah kita tidak menerima dana dan tidak bisa ngapa-ngapain," pungkasnya.
Sementara itu, penjelasan dari UPTD Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum Infrastruktur di Rupat, Asrol mengungkapkan dirinya belum menerima RKA, namun dijelaskannya bahwa untuk Darul Aman ada dana 1 M.
"Untuk Darul Aman ada dana 1 Milyar, untuk Tanjung Kapal belum ada, namun untuk Pangkalan Nyirih ke Rupat Utara ada kemungkinan 10 milyar untuk melanjutkan yang gantung kemaren," jelas Asrol.
Penulis: Johanes Mangunsong
Editor: Iskandar Zulkarnain
